Persoalan
keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi
daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variable lain juga mempengaruhi
kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia,
organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya.
Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi
terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang
paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemberian
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatakan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi
daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten
atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dalam
menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda
pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Keberhasilan
otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan
salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi
diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya
dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai
proporsi yang lebih kecil.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar